SANGIHE, detikgo.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali melakukan penyegaran birokrasi. Bupati Michael Thungari secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji sejumlah pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator di lingkungan Pemkab Sangihe, dalam acara yang digelar di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (12/02/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi, promosi, dan pengukuhan jabatan dilakukan melalui proses evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, serta rekam jejak kinerja aparatur.
“Ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi upaya memperkuat struktur pemerintahan agar lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” kata Thungari.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan mengandung amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis diisi pejabat baru, di antaranya:
- Cherry Wesselly Londo, ST., M.Ec.Dev. sebagai Kepala BPKPD
- Christine Amelia Janis Makagansa, STP, M.Si sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Ronald Lumiu, SH sebagai Kepala Dinas Kominfo
- Stevi Barik, S.E. sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM
- Muchaerany Labora, S.Pi, M.Si sebagai Kepala Dinas Perikanan
- Ario Fanny Areba, S.E sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar
- Sherman Williams Abast, SE sebagai Kepala Dinas PUPR
Selain itu, sejumlah pejabat administrator juga mengalami rotasi pada jabatan camat, kepala bagian, kepala bidang, serta sekretaris perangkat daerah.
Pada sektor pendidikan, puluhan guru resmi dipercaya menjadi kepala sekolah definitif pada jenjang TK, SD, dan SMP. Sementara di sektor kesehatan, dua dokter spesialis RSUD Liun Kendage Tahuna menerima penyesuaian jabatan fungsional.
Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini tengah memasuki fase percepatan pembangunan yang membutuhkan birokrasi solid dan responsif. Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola keuangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Pejabat manajerial diminta mampu menyusun perencanaan yang selaras dengan RPJMD dan RKPD serta membangun kerja tim yang efektif. Sementara pejabat teknis dan pelaksana diingatkan agar memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan.
“Kepercayaan masyarakat dibangun dari kualitas pelayanan. Integritas dan disiplin adalah kunci,” tegasnya.
Sebagai arah pembangunan, Pemkab Sangihe menetapkan tujuh indikator kinerja utama, termasuk Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB, indeks keharmonisan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, serta rasio ketergantungan penduduk.
Bupati juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat yang telah memasuki masa purna bakti atas dedikasi dan pengabdiannya bagi daerah.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penyegaran birokrasi sekaligus penguatan komitmen aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
