Sangihe Fokus Turunkan Kemiskinan, Wabup Hadiri Rakor TKPKD di Manado

  • Whatsapp

MANADO, detikgo.com — Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan lintas sektor di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati menandatangani Berita Acara Pernyataan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus memperkuat upaya percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah perbatasan tersebut.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menandatangani berita acara pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara (ist)

Pada kesempatan itu, Wabup Bulahari turut memaparkan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan P3KE Tahun 2024, angka kemiskinan di Sangihe tercatat sebesar 10,84% atau 14.380 jiwa, sedangkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0,45% atau 645 jiwa. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 55 kepala keluarga (KK) pada tahun 2025.

Lebih lanjut, Wabup Bulahari menjelaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang melibatkan sinergi lintas sektor, optimalisasi pendanaan dari APBD dan APBDes, serta dukungan dari program CSR dan inovasi daerah bertajuk “MEMBARA MESUANG”.

Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari foto bersama para Kepala Daerah se Sulut pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara (ist)

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota, guna memastikan pelaksanaan program penurunan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.

(BENSA)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *