SANGIHE, detikgo.com – Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir. Suharta, M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Stasiun PSDKP Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat sistem kerja jajarannya sekaligus meningkatkan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan.
Dalam momentum kedatangannya, Stasiun PSDKP Tahuna menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari Bupati Kepulauan Sangihe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga organisasi pers yang ada di daerah. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Stasiun PSDKP Tahuna. Jumat (03/10/2025).
Menurut Suharta, wilayah Kepulauan Sangihe memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, termasuk insan pers, dalam menjaga kelestarian sekaligus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa kerja-kerja pengawasan di lapangan berjalan optimal. Perlu ada sinergi lintas sektor, sehingga pengelolaan sumber daya laut dapat berkelanjutan sekaligus menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan,” ujar Suharta dalam sambutannya.
Sementara itu, Bupati Kabuoaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, dalam forum tersebut memberikan masukan kepada PSDKP agar lebih memperhatikan nasib nelayan kecil. Menurutnya, sejumlah kebijakan pengawasan justru menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat nelayan, khususnya di sekitar Kelurahan Tidore yang lokasinya berdekatan dengan kantor PSDKP Tahuna.
Bupati mencontohkan, kebijakan larangan menangkap ikan yang berada di bawah permukaan dianggap sangat memberatkan. Padahal, nelayan setempat sudah sejak lama menggantungkan hidup dari praktik tradisional tersebut.
“Kalau dulu nelayan bisa menangkap ikan cakalang bacibubu di Teluk Tahuna dengan jaring, kini mereka dilarang. Ini jelas sangat memukul nelayan kecil. Saya sangat prihatin dan meminta kepada Bapak Sekretaris Ditjen PSDKP untuk meninjau kembali kebijakan ini,” tegas Bupati.
Ia menambahkan, keberadaan kantor PSDKP Tahuna yang berdiri di dekat komunitas nelayan seharusnya juga mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Forum ini bisa kita maknai sebagai titik awal bagaimana menjalankan regulasi pengawasan laut secara tegas, namun tetap memperhitungkan aspek perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut, baik untuk tangkapan ikan, jalur transportasi, maupun akses antar pulau,” ujarnya.
Selain masukan dari pemerintah daerah, dalam Rakor ini juga mengemuka dialog hangat bersama perwakilan organisasi pers Kabupaten Sangihe. Para jurnalis menyoroti sejumlah kebijakan yang diterapkan Kepala PSDKP Tahuna, yang dinilai kurang komunikatif hingga memicu beberapa peristiwa, termasuk aksi demonstrasi insan pers di Sangihe beberapa waktu lalu.
Perwakilan pers juga menekankan perlunya keterbukaan informasi dari PSDKP Tahuna, terutama dalam penanganan kasus hasil tangkapan laut. Menurut mereka, tertutupnya akses informasi hanya menimbulkan spekulasi di masyarakat dan memperburuk citra lembaga pengawasan.
Dialog tersebut berlangsung cukup intens, namun dinilai positif karena menjadi ruang klarifikasi langsung bersama Sesditjen PSDKP Ir. Suharta, M.Si., yang berjanji akan menindaklanjuti berbagai masukan dari pemerintah daerah maupun insan pers.
Kegiatan Rakor ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antarinstansi, membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan media, serta mempererat kerja sama dalam menjaga kelestarian laut tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat pesisir.
(BENSA)
