SANGIHE, detikgo.com – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE., MM., melantik sekaligus mengambil sumpah/janji jabatan 91 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Sangihe. Acara tersebut berlangsung di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Kamis (25/9/2025).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 pejabat struktural dan 3 pejabat fungsional resmi dilantik. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati, dilanjutkan pembacaan naskah pelantikan oleh Bupati Thungari, yang didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari. Pelaksanaan pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah/janji jabatan, penandatanganan berita acara, serta penyematan tanda jabatan.
Dalam sambutannya, Bupati Thungari menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, sekaligus memastikan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Kepada para pejabat yang telah menyelesaikan masa jabatannya, saya menyampaikan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian, loyalitas, dan kontribusi nyata selama menjalankan tugas. Namun perlu saya tekankan, selesainya masa jabatan bukan berarti berakhirnya pengabdian. Sebagai Aparatur Sipil Negara, tanggung jawab moral dan profesional tetap melekat di manapun saudara ditempatkan,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan sejumlah poin penting yang harus diperhatikan pejabat yang baru dilantik, di antaranya:
- Melaksanakan tugas manajerial secara profesional.
- Memberdayakan tim kerja dengan mendistribusikan tanggung jawab secara proporsional.
- Membangun koordinasi dan komunikasi aktif dengan atasan maupun lintas unit kerja.
- Mengembangkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan serta mendorong percepatan reformasi birokrasi.
- Menjunjung tinggi integritas, etika, dan loyalitas.
- Menyelesaikan masalah dengan solusi berbasis data dan kajian, bukan karena tekanan sesaat.
Di akhir sambutannya, Bupati Thungari menegaskan kembali bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pejabat yang dilantik diharapkan mampu menghadirkan solusi dan membantu masyarakat. Ingat, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk melayani,” tutupnya.
(BENSA)