JAKARTA, detikgo.com – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE., MM., menjalankan kunjungan kerja perdananya ke Jakarta sejak resmi menjabat. Kunjungan ini bertujuan memperluas jejaring koordinasi dengan berbagai kementerian guna memperjuangkan program-program prioritas daerah yang membutuhkan intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat.
Dalam waktu singkat, Michael Thungari bersama rombongan telah menyambangi sejumlah kementerian strategis, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertemuan-pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung aspirasi dan proposal pembangunan yang diharapkan dapat diakomodasi dalam alokasi APBN.
Selain agenda audiensi dengan kementerian, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari juga berpartisipasi dalam Sarasehan Kebangsaan yang digelar di Gedung MPR RI, Ruang Nusantara IV, pada Selasa (20 Mei 2025).
Acara ini menghadirkan kepala daerah dari seluruh penjuru tanah air dalam rangka membangun sinergi nasional melalui dialog kebangsaan.
Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sangihe untuk terus mendorong akselerasi pembangunan di wilayah kepulauan.
“Kami membawa suara daerah ke tingkat pusat, menyampaikan langsung kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Sangihe yang membutuhkan perhatian dan dukungan konkret, terutama melalui pembiayaan APBN. Kami berharap upaya ini berbuah hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” ungkap Thungari.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendoakan agar perjuangan yang sedang dilakukan ini membawa manfaat, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Sebagai bentuk keseriusan dan kerja kolektif, dalam kunjungan kerja ini Bupati Michael Thungari turut disertai oleh Sekretaris Daerah serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Delegasi ini meliputi kepala dinas yang membidangi sektor-sektor penting seperti perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, perencanaan pembangunan, ketenagakerjaan, sosial, pariwisata, lingkungan hidup, serta infrastruktur dan penataan ruang. Kehadiran mereka bertujuan memperkuat penyampaian teknis proposal program serta membangun komunikasi langsung dengan mitra kementerian terkait.
(**/BENSA)
