JAKARTA (detikgo.com)- Berbicara korupsi di Negeri kita, saat ini dianggap biasa saja oleh pelakunya. Korupsi terjadi hampir di semua level kehidupan. Para Koruptor merasa tidak bersalah, tidak punya rasa malu dan merasa tidak berdosa. Kamis, 16 mei 2024.
Saat ini, Sebagian besar rakyat tidak terlalu peduli pada sejumlah korupsi sejak reformasi . Padahal jumlah yang dikorup bukan sembarangan, fantastis mulai dari ratusan milyar, sampai trilyunan rupiah.
Mungkin rakyat apriori, tidak peduli dan putus asa. Mau berharap kepada penegak hukum, justru menimbulkan kekecewaan mendalam. Sulit diharapkan terbongkarnya semua kasus, karena penegak hukum masih ada yang tergoda. kata Putra berdarah Sulut H Djafar Badjeber MSi.
Kita tau bersama, kasus korupsi di Indonesia masuk dalam urutan ke 5 di Asia Tenggara, dengan skala skor 0-100, dan masuk di urutan 110 dari 180 negara di dunia, begitu laporan Transparansi Internasional.
Menurut Politisi Nasional DPP Hanura Djafar Badjeber, pada umumnya, korupsi di Indonesia kebanyakan karena Suap, gratifikasi, konflik kepentingan penguasa dan pengusaha. Mencermati jumlah korupsi di negeri kita sudah masuk kategori Infausta, suatu penyakit yang pastikan tidak dapat disembuhkan. Mengingat sejumlah korupsi ini terbilang banyak dan besar maka dibutuhkan penegak hukum berintegritas, bermoral, bernyali dan bersih. Semua ini terjadi karena pemerintahan beririsan Despotisme,
“Mudah-mudahan, pemerintahan baru nanti, Prabowo-Gibran dapat mempercepat lahirnya UU Perampasan Aset, dan UU Pembuktian Terbalik sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia”.
Kejadian ini bisa teratasi bila presiden terpilih Jenderal TNI (Purn) H Prabowo Subianto yang dikenal seorang patriot sejati dapat mengendalikan dengan tegas jalannya Pemerintahannya mengingat
Saat kampanye politik, dan berbagai statemennya, ada kemauan kuat Prabowo untuk mencegah kebocoran, korupsi dan akan memperhatikan rakyat miskin.
Rakyat Menaruh Harapan Besar dalam Pemerintahan Baru ke depan, Semoga kekuasaan Prabowo Subianto memiliki resonansi untuk mencegah kebocoran uang negara dan korupsi, Ujar Mantan Anggota MPR RI 1987-1992.
Menyikapi hal tersebut Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarat Periode 1999-2004 Djafar Badjeber mengatakan, sebenarnya untuk mengamati pelaku korupsi sangat mudah, lihat saja gaya hidup para pejabat, PNS, ASN memiliki rumah besar, dan beberapa rumah dan tanah diberbagai tempat. Punya beberapa mobil mewah, gaya hidup mewah, serta putera/ puterinya Sekolah di luar Negeri.
Bahwa, beberapa tahun terakhir ini harga bahan pokok terus merangkak, BBM, Gas, Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan terus mencekik.
Bagaimana bila PPN naik jadi 12% nantinya ? Maka harus berkata apa lagi!!(DJB/**)
