Tak Temui Masa Aksi Demo Damai, Gabungan Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Desa Matayangan Desak Sangadi Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat

  • Whatsapp

BOLAANG MONGONDOW, detikgo.com – Gabungan Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Desa Matayangan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Matayangan, Jumat (29/12/2023). Aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 300-an massa ini diawali dengan konvoi yang dipimpin oleh aktivis muda Haldun Bouato yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap – Red). Terpantau, konvoi yang dimulai dari Lapangan Desa Matayangan menuju Kantor Desa Matayangan tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat yang dengan antusias mengikuti orasi yang disampaikan oleh Gabungan Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Desa Matayangan. Antusiasme masyarakat ini sangat jelas terlihat saat mereka merespon setiap isu penting yang disampaikan secara bergantian oleh para orator dengan sorakan dan tepuk tangan memberikan dukungan.

Haldun Bouato, Korlap Aksi Demo Damai di Desa Matayangan saat Memberikan Keterangan kepada detikgo.com Usai Orasi.

Dalam orasinya yang disampaikan selama sekitar 1 (satu) jam lamanya,  Haldun Bouato bersama sejumlah aktivis muda lainnya seperti Rahmat Paneo, Risman Yusuf, Ilham Yusuf, Arham Paneo, Adrian Lakoro, Arham Paneo menyoroti sejumlah isu penting yang melatarbelakangi aksi unjuk rasa ini. Mereka menilai bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa telah membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan sejumlah penyelewengan yang mempengaruhi roda Pemerintahan Desa Matayangan. Tidak adanya Transparansi Penggunaan Anggaran oleh Pemerintah Desa; pelaksanaan sejumlah proyek seperti Pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Matayangan yang tidak jelas; Kebijakan Pemerintah Desa terkait distribusi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai tidak memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu dan kental dengan aroma nepotisme; mempertanyakan kredibilitas Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) yang tidak lagi melibatkan Kaur Pembangunan Desa dan disinyalir sarat aroma nepotisme; mempertanyakan gaji Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Linmas Desa) yang sudah setahun belum dibayarkan; serta tuntutan agar Kantor Desa digunakan secara optimal sebagai pusat administrasi, rapat, dan pelayanan masyarakat menjadi isu penting yang diangkat dalam unjuk rasa tersebut.

Bacaan Lainnya

Suasana Aksi Demo Damai yang digelar oleh Gabungan Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Desa Matayangan.

Mereka menekankan pentingnya akses informasi yang transparan dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Matayangan melalui pengambilan keputusan Musyawarah Desa. Dengan akses informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat memahami isu-isu yang sedang dibahas dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. “Akses informasi yang transparan membuka pintu bagi masyarakat yang lebih aktif, pengawasan yang efektif, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini jelas dapat mendorong terbentuknya lingkungan yang lebih demokratis dan berkelanjutan Dimana keputusan yang diambil dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat” tegas Haldun Boato.

Korlap Aksi Demo Damai, Haldun Bouato saat menyampaikan Orasinya di depan masa aksi.

Meski sebelumnya telah menerima informasi bahwa Pemerintah Desa tidak bersedia hadir dan hanya akan mengutus Pengurus BPD untuk menemui para pengunjuk rasa dan menampung semua aspirasi yang disampaikan, namun ia menyesalkan ketidakhadiran Sangadi (Kepala Desa-Red) Matayangan Supriadi Mondo yang tidak hadir saat itu. Padahal mereka berharap bahwa aksi damai ini dapat memperbaiki dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan demokratis di tingkat desa.

Sebagian masa aksi yang menyempatkan foto bersama para orator di Kantor Desa Matayangan.

“Harusnya aspirasi masyarakat yang kami sampaikan ini dapat didengar, dihargai, dan direspon dengan tindakan yang konstruktif dan adil oleh Pemerintah Desa melalui dialog terbuka sehingga dapat membawa perubahan positif bagi jalannya roda pemerintahan di Desa Matayangan. Ketidakhadiran Sangadi saat ini justru semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Kalau benar tidak ada masalah dalam melaksanakan kepemimpinannya, seharusnya kan Sangadi hadir saja di sini. Bukan malah menghindar dan mengutus BPD untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat yang kami sampaikan. Ketua BPD pun hanya datang hadir sekedar hadir tanpa ada konfirmasi kepada kami selaku Korlap. Dari BPD pun setahu saya hanya Ketua-nya Seltiel Bolaang yang hadir, sementara pengurus BPD yang lain saya tidak tahu” ucap Haldun Boato yang diaminkan Rahmat Paneo dan orator lainnya.

Ia membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa mereka selaku aktivis yang menginisiasi aksi unjuk rasa tersebut tidak bersedia menghadiri undangan dari Camat Dumoga Barat Malpin Dako untuk menghadiri musyawarah bersama di Kantor Kecamatan sehari sebelum aksi unjuk rasa dilaksanakan. Adapun alasan ketidakhadiran mereka adalah bahwa mereka menginginkan agar musyawarah tersebut dilaksanakan di Desa Matayangan sehingga dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat di desa tersebut. Mereka ingin menunjukkan bahwa aksi damai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam unjuk rasa tersebut sangat mengedepankan prinsip keterbukaan dan memperhatikan partisipasi dan keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Ia menjelaskan bahwa yang diundang oleh Pemerintah Kecamatan Dumoga Barat hanya mereka para penggagas aksi “Bagaimana kami bisa hadir di sana jika yang diundang hanya kami para penggagas aksi? Jadi yang diundang oleh Camat itu hanya Rahmat Paneo, Ridwan Yusuf, Ilham Yusuf, Ronald Yusuf, Risman Yusuf, Nirwan Boato, Arham Paneo, Adrian Lakoro, dan Haldun Boato. Di luar nama-nama tersebut tidak ada lagi yang diundang. Hal ini jelas menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Masyarakat saat ini sudah cerdas berpikir, kami tidak ingin ada kecurigaan dari masyarakat terhadap kami” jelasnya.

Kapolsek Dumoga Barat I. G. Purwakerta.

Menjaga kepercayaan masyarakat itulah yang menjadi alasan ketidakhadiran para aktivis muda dalam musyawarah yang digagas oleh Pemerintah Kecamatan tersebut. “Jadi begini, alasan kami tidak hadir itu karena masyarakat menahan kami untuk hadir di sana. Masyarakat mengatakan begini, kami ini hanya butuh kalian. Kami ini takut untuk bersuara, jadi kami hanya berharap pada kalian untuk menyampaikan aspirasi dan harapan kami kepada Pemerintah Desa. Tetapi kami ingin agar jangan hanya kalian saja yang hadir di sana karena jika memungkinkan, kami sebagai masyarakat juga ingin menyaksikan bagaimana penyelesaian permasalahan ini” jelas Haldun Boato menirukan ucapan sejumlah warga.

“Mungkin aksi seperti ini baru terjadi dalam sejarah Dumoga Raya, mungkin ya… jadi mereka berpikir bahwa aksi ini terlalu ekstrim buat mereka. Tetapi, bukankah pemimpin yang hebat itu lahir dari kritikan-kritikan konstruktif dari masyarakat dan bukan yang dibesarkan oleh puji-pujian kosong? Tujuan aksi damai ini sebenarnya sederhana saja. Secara administrasi kami sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa ke Polsek Dumoga Barat. Dalam Surat Pemberitahuan tersebut kami sudah menyampaikan isu-isu penting yang akan diangkat lengkap berserta jumlah masa aksi, serta waktu dan tempat pelaksanaan aksi unjuk rasa. Jadi teknisnya, dalam aksi unjuk rasa ini kami ingin menghadirkan masyarakat dan Pemerintah Desa untuk mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui orasi yang kami sampaikan. Setelahnya, kami bermaksud menggelar dialog terbuka antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mencari titik temu atas berbagai persoalan yang terjadi. Kan tidak ada salahnya, menghadiri dialog terbuka bersama masyarakat? Namun dari awal kami sudah menerima informasi bahwa Pemerintah Desa memang tidak mau hadir dan hanya akan menugaskan BPD untuk menampung dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang kami sampaikan. Masyarakat menginginkan kehadiran Sangadi dalam dialog terbuka ini, bukan BPD. Jika selama ini BPD mampu menyuarakan aspirasi masyarakat, tentu tidak perlu ada aksi seperti ini. Aksi ini dilaksanakan karena selama ini BPD hanya diam” ketusnya yang diiyakan oleh sejumlah masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebagai bentuk keseriusan mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka mereka akan menduduki Kantor Desa sampai Sangadi datang menghadiri dialog terbuka di tempat tersebut. Terkait kemungkinan dimana Sangadi akan terus mengabaikan aksi ini, ia mengatakan bahwa mereka tidak akan segan membawa persoalan ini hingga ke Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten bahkan Provinsi.

Aksi ini mendapat pengawalan dan pengamanan langsung dari Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Dumoga Barat I. G. Purwakerta yang juga menerjunkan sejumlah personil.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *