Lakukan Perbaikan DTKS, Harianti Kiay Mastari Apresiasi Dinsos Bolmong yang Jemput Bola di 15 Kecamatan

  • Whatsapp

Bolaang Mongondow, detikgo.com – Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2023. Perbaikan DTKS yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat, Sabtu (9/9/2023) dihadiri oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Suherdy Mohamad bersama Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Arfan Lundeto dan 2 orang Pendamping PKH Eva Wardaningsih dan Supriyanto Abdul Kader. Turut hadir Anggota Legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Harianti Kiay Mastari yang nampak memantau pelaksanaan perbaikan DTKS dari awal hingga berakhirnya kegiatan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Ernie Ch Mokoginta melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Suherdy Mohamad mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka verifikasi data anomali yang disebabkan oleh data yang tidak padan. “Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka verifikasi data anomali yang disebabkan oleh data yang tidak berkesesuaian antara lain menyangkut permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang hari ini tidak lagi ditemukan di database, persoalan nama yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam database kependudukan termasuk nama ibu kandung, tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya. Ketidaksesuaian data ini tentu akan berdampak pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengingat batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI hanya sampai dengan tanggal 30 September 2023. Dan apabila data-data tersebut tidak kami verifikasi dan kami perbaiki maka data-data tersebut secara otomatis akan dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).” jelas Suherdy, Sabtu (9/9/2023).

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Dumoga Barat merupakan kecamatan ke-10 dari 15 kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang melaksanakan perbaikan DTKS. “Untuk Bolaang Mongondow sampai saat ini sudah memasuki kecamatan yang kesepuluh di Dumoga Barat. Ada 4 desa yang telah kami perbaiki data-datanya, yakni Desa Ikhwan, Desa Uuan, Desa Matayangan dan Desa Doloduo Dua. Secara keseluruhan, untuk Dumoga Barat dijadwalkan minggu depan bisa selesai. Dan agenda selanjutnya tentu akan kami laksanakan di kecamatan-kecamatan lain yang sampai hari ini belum kami perbaiki termasuk Kecamatan Dumoga Timur, Dumoga Utara, Dumoga, Dumoga Tengah dan Dumoga Tenggara.” terangnya sambil menambahkan bahwa apabila nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah di Non DTKS artinya yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari DTKS, namun dapat diusulkan kembali melalui Aplikasi SIKS-NG sesuai dengan ketentuan.

Terkait permasalahan-permasalahan data anomali, Suherdy berharap agar masyarakat lebih proaktif lagi. “Apabila ada pengumuman atau pun undangan dari Pemerintah Desa setempat terkait permasalahan ini, kiranya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan bersama-sama dalam penyelesaian masalah dimaksud.” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Harianti Kiay Mastari yang ditemui http://detikgo.com di tengah kesibukannya memantau pelaksanaan perbaikan DTKS di Desa Ikhwan mengatakan bahwa DTKS yang akurat dapat menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran. Karenanya, ia menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah melaksanakan perbaikan DTKS dengan turun langsung ke masyarakat di setiap kecamatan. Ia berharap, Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow dapat melakukan perbaikan data secara cermat dan tepat agar bantuan sosial dapat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Saya banyak menerima laporan dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mengeluhkan bantuan sosialnya yang mendadak tidak bisa diakses lagi. Setelah ditelusuri, ternyata ada data yang tidak padan. Entah itu kesalahan penulisan nama, alamat, NIK dan sebagainya. Dan untuk melakukan perbaikan data di Kabupaten itu, masyarakat membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit mengingat jarak yang cukup jauh. Belum lagi, kalau proses pemadanan data ternyata tidak bisa selesai dalam satu hari karena satu dan lain hal. Karenanya, apa yang dilakukan oleh Dinas Solsial ini, patut diapresiasi. Melalui kegiatan ini saya berharap agar permasalahan-permasalahan DTKS yang tidak padan dapat diperbaiki.” ungkapnya.

Diketahui,  DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan database yang digunakan sebagai sumber rujukan penyaluran bansos, dimana para penerima bansos merupakan mereka yang namanya sudah masuk dalam DTKS. Bansos yang dimaksud bisa berupa PKH, BPNT, dan PBI atau yang lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan maupun bantuan pendidikan berupa PIP, KIP dan KIP Kuliah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *