SANGIHE (detikgo.com)- Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sangihe mendapatkan penghargaan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) 2023, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, beberapa waktu yang lalu adalah sebuah prestasi dari hasil kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Sangihe, serta instansi terkait lainnya.
Dengan prestasi ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah ini, untuk menindaklanjuti arahan Pj. Bupati dr.Rinny Tamuntuan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe pada tahun 2024, telah mengusulkan beberapa program dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan Sangihe.
“Dengan diberikannya penghargaan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) 2023, ini menyatakan bahwa masyarakat Sangihe hampir seluruhnya telah mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemerintah Daerah, dengan demikian jaminan kesehatan ini menjadi garansi bahwa masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus kuatir mengeluarkan beban biaya,” tutur dr.Hanry Pasandaran saat ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin,Jumat, (17/03/2023).
Lebih lanjut dikatakannya bahwa negara hadir dalam hal ini Pemerintah Daerah dari sisi pembiayaan kesehatan untuk jaminan asuransi kesehatan masyarakat yang ada di Kepulauan Sangihe.
“Pada tahun 2023 ini, masyarakat Kepulauan Sangihe sudah mencapai 95 % (persen) mendapat kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan komponen dari SJSN yang masuk ke dalam program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan dan kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) adalah pengembangan dari kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat penghargaan JKN Award, yang diterima oleh ibu Rinny Tamuntuan,” jelas Pasandaran.
Kadis Kesehatan juga menjelaskan bahwa ini akan menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam mendukung program Pemerintah Pusat, dan Dinas Kesehatan akan selalu berkoordinasi serta minta arahan dengan Pj. Bupati, DPRD Kabupaten Sangihe dan akan selalu berkoordinasi dengan Dinas teknis lainnya dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Dinas Kesehatan akan selalu berkoordinasi dengan Ibu Pj.Bupati dan Dinas Teknis lainnya, sehingga kecakupan lebih dari 95 % (persen) penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah memiliki kartu JKN dan KIS,” tutur Pasandaran.
Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan sudah menyusun prioritas program yaitu merehabilitasi Puskesmas Pembantu agar masyarakat dapat merasakan pendekatan pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
“Dinas Kesehatan di tahun 2024 sudah mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat untuk merehabilitasi Puskesmas Pembantu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan, dengan harapan ke depan masyarakat dipelosok-pelosok bisa dapat diakses untuk pelayanan kesehatannya,” kata Handry Pasandaran. (Bensa)
