JAKARTA (detikgo.com)- Wakil Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Djafar Badjeber M,Si menanggapi terkait Tes Polymerase Chain ( PCR ) yang belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, terutama harganya yang dianggap mencekik. Rabu, 3 November 2021.
Politisi Nasional Hanura Djafar Badjeber pun mengatakan, bahwa Semula pada awal pandemi covid-19, harganya antara 2 jutaan, kemudian berkisar 1,5 jutaan, terus menjadi 900 ribuan s.d. 1 jutaan.
Atas kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo menjadi 450 ribuan sd 525 ribuan.
Mengingat harga tersebut dianggap terlalu mahal, pada akhir Oktober 2021 diturunkan lagi menjadi 275 sd 300 ribuan. Meskipun dibeberapa negara tertentu harga PCR hanya berkisar 150 sd 200 ribuan.
Bila kita amati secara hitung kasar saja, maka para importir pasti untung besar apa lagi Menurut peneliti ICW dalam pemberitaan dimana keuntungan jasa PCR yang diraup sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 mencapai Rp 10, 46 trilyun.
Bayangkan keuntungan yang dimakan pebisnis PCR ini, hanya dalam tempo sekitar satu tahun untung berlipat ganda kata Djafar Badjeber dengan nada geram.
Setelah terbongkar oleh media nasional siapa saja yang terlibat dalam bisnis ini, ternyata sebagian orang yang ada dalam kekuasaan, atau dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Sungguh mengagetkan nama-nama besar yang ada dalan lingkaran kekuasaan justru terlibat dalam bisnis ini yang mencekek leher rakyat ini. Gak disangka justru merekalah yang ikut membebani hidup rakyat yang lagi terpukul oleh pandemi covid 19.
Dimana hati nurani mereka. Saat rakyat sedang susah malah berbisnis untuk memberatkan rakyat.
Omong kosong sebagian keuntungannya untuk dikembalikan lagi untuk membantu rakyat.
Gak ada rumusnya, itu hanya lips service saja.
Waketum DPP Partai Hanura pun minta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan membersihkan kabinetnya dari manusia serakah. Sudah kaya dan juga sebagai pejabat tinggi masih juga memanfaatkan kedudukannya untuk mencari untung besar Tegas Djafar Badjeber
Mentalitas busuk seperti ini harusnya tidak berada dalam lingkaran kekuasaan. Para pejabat busuk seperti ini justru membebani Presiden.
Presiden dengan susah payah bekerja siang malam untuk menekan penyebaran jumlah pendemi covid, eehh malah ada yang bisnis kesempatan dalam kesempitan.
Jangan berdalih sahamnya hanya kecil dibandingkan pengusaha swasta lain. Pengaruh kekuasaan bisa sangat dominan dalam menentukan berhasil tidaknya bisnis tersebut termasuk volumenya kata Mantan Anggota MPR RI.
Lebih Jauh Mantan Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang juga pernah menjadi salah satu Komisaris di salah satu BUMN mengatakan, “Rakyat sudah tahu kelakuan dan mental pejabat busuk, gak usah banyak dalih dan cuci tangan. Tangan kalian memang kotor, makanya Negeri ini terus mendapat cobaan oleh ulah bobrok dan jorok karena perbuatanmu tutupnya.(Rls/Redaksi)
