Jakarta(detikgo.com)- ketua umum Satria Kita Pancasila, Andreas Sumual mengunggapkan, bahwa pengangkatan kepengurusan Satria Kita Pancasila di tingkatan DPW hingga ke ranting yang saat ini dibentuk oleh diduga dilakukan oleh Saudari Yusdasari itu tidaklah sah. Karena sesuai akte dan dari Surat Kementrian Hukum dan HAM RI terkait surat legalitas, hingga NPWP itu sudah jelas atas namanya, dan tidak pernah organisasi melakukan pergantian ketua umum.
Menanggapi adanya pembentukan organisasi Satria Kita Pancasila di tingkat DPW dan DPD , dan bahkan poster- poster yang memuat para Pembina, Andreas Sumual mengatakan, itu sangat berbahaya, karena para Tokoh dan Para Jendral yang ditulis itu sebagai para Pembina di Spanduk ataupun di Poster Media online tidak dikonfirmasi sebelumnya, Andreas kuatir kalau hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan- kepentingan pribadi dan tidak seharusnya ada.
KetuaUmum Satria Kita Pancasila, Andreas Sumual juga menyampaikan kepada Seluruh Masyarakat Indonesia, para Jurnalis, maupun Para aktifis dan Tokoh masyarakat untuk diminta bijak dan cermat ketika ada penawaran bergabung dalam organisasi manapun termasuk di Satria Kita Pancasila untuk dapat memperhatikan Legal Standing Organisasi yang terdaftar Di Kementrian Hukum dan HAM RI dan tentunya memiliki Akta Notaris dan Dokumen-dokumen lainnya agar menjaga, jangan sampai terjadi manipulasi informasi dan tidak salah masuk dalam arganisasi dan harus memiliki keabsahan Dokumen Organisasi yang sudah sesuai Aturan di Negara Kita terkait Pendirian Organisasi Ujarnya.
Selanjutnya, menurut Andreas Sumual dirinya akan melakukan langkah- langkah hukum, disaat yang tepat untuk menindak lanjut hal ini, karena hal ini dianggap tidak benar.
” Darimana oknum saudara-saudari yang tertulis dilegalitas sebagai sekertaris bisa mengangkat dan mensahkan struktural, coba diminta keabsahan dari Legalitas tersebut”, tuturnya.(Redaksi)
